Menyoal Transparansi Penilaian UN

Menyoal Transparansi Penilaian UN

Oleh: Herri Mulyono

 

Tindakan terpenting yang dapat dilakukan Kemdikbud dalam mengusung transparansi proses penilaian adalah dengan memublikasikan kunci jawaban UN beserta metode penilaian yang digunakan

Perhelatan besar bernama Ujian Nasional (UN) tinggal menghitung hari. UN akan diselanggaraan secara serentak mulai tanggal 13 April 2015 untuk SMA/MA/SMK, atau tanggal 4 Mei 2014 untuk jenjang SMP/MTs. Di tahun 2015 ini UN dilaksanakan dengan wajah baru, dimana kelulusan sepenuhnya ditentukan oleh pihak sekolah. Sayangnya, walaupun pemerintah telah mendesain kebijakan UN yang pro siswa, momok kecurangan terlanjur melekat pada UN yang berdampak pada memunculkan stigma negatif terhadap rangkaian pelaksanaan UN.Masyarakat terlanjut bersikap apatis terhadap pelaksanaan UN yang jujur.

Beragam cara telah dilakukan Kemdikbud untuk menghilangkan persepsi negatif tentang UN, mulai dari kampanye nilai dan karakter jujur, memberikan informasi terkini terkait proses persiapan UN, penggunaan CCTV dalam mengawasi proses pencetakan, pengawalan ketat distribusi soal, pembentukan tim independen yang mengawasi pelaksanaan UN, sampai dengan nantinya prosedur pengiriman lembar jawaban ke pusat penilaian. Namun sayangnya, Kemdikbud masih belum berani untuk membuka proses penilaian.

Selama ini proses penilaian hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu. Sekolah dan siswa hanya diberikan hasil akhir UN dengan informasi posisi sekolah dan siswa berdasarkan pemeringkatan. Padahal, proses penilaian merupakan salah satu titik rawan untuk terjadinya manipulasi. Sehingga, Kemdikbud dipandang perlu untuk bersikap transparan serta mengundang masyarakat pendidikan khususnya guru dan siswa secara aktif dan bersama-sama mengawal proses penilaian hasil kerja siswa setelah pelaksanaan ujian nasional. Transparansi semacam ini pada akhirnya akan memuaskan semua pihak serta dapat menghilangkan rasa curiga tentang UN.

Tindakan terpenting yang dapat dilakukan Kemdikbud dalam mengusung transparansi proses penilaian adalah dengan memublikasikan kunci jawaban UN beserta metode penilaian yang digunakan. Penjelasan tentang jawaban tiap butir soal dan bagaimana proses menilai setiap kesalahan juga perlu juga diinformasikan. Publikasi informasi semacam ini tentunya akan menguntungkan baik pemerintah maupun masyarakat pendidikan terkait beberapa hal.

Pertama, identifikasi kendala teknis. Dengan mengetahui kunci jawaban benar dan metode penilaian yang digunakan, maka siswa ataupun pihak sekolah dapat secara mandiri memprediksi nilai yang akan diperoleh. Sehingga, bila terjadi perbedaan antara penilaian, maka siswa dapat mengevaluasi permasalahan teknis yang mungkin memengaruhi proses penilaian, seperti kualitas lembar jawaban komputer, ketebalan pensil yang digunakan, alas ujian, pengisian nama dan nomor ujian serta masalah-masalah teknis lainnya.

Kedua, mengetahui kualitas soal UN. Selama ini kualitas soal UN tidak pernah diinformasikan secara luas kepada masyarakat kecuali pihak penjaminan mutu. Melalui publikasi jawaban UN dan metode penilaian yang digunakan, masyarakat pendidikan secara tidak langsung diajak secara bersama-sama untuk turut andil dalam menilai kualitas soal UN. Seperti di beritakan bahwa UN tahun 2015 ini tetap mengusung format pilihan ganda sehingga masyarakat bersama pemerintah dapat mudah mengevaluasi kekuatan daya pembeda soal, sebaran tingkat kesulitan pada setiap soal, serta daya pengecoh pada tiap butir soalnya. Dari kerjasama ini, pemerintah dapat menerima masukan berharga khususnya tentang kualitas soal UN yang kemudian dapat melakukan perbaikan untuk UN yang akan datang.

Ketiga, media pembelajaran. UN sejatinya tidak hanya dijadikan alat evaluasi yang memberikan informasi tentang pencapaian tujuan pembelajaran, tetapi juga dapat difungsikan sebagai sarana pembelajaran bagi siswa. Brown (2004) menjelaskan bahwa salah karakteristik test yang baik adalah memiliki washback yang berfungsi untuk mendiagnosis kemampuan dan kekurangan siswa.
Washback dalam UN dapat difasilitasi dengan memberikan informasi tentang benar atau salahnya siswa menjawab soal selama test sehingga siswa mendapatkan ruang untuk belajar. Dengan kata lain, siswa mendapatkan informasi yang detail tentang kemampuannya mengerjakan tiap butir soal, atau setidaknya diberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi diri melalui jawaban dan penjelasan soal UN yang diberikan oleh pemerintah.

Keempat, peningkatan kompetensi keilmuan guru. Publikasi jawaban UN dan penjelasannya juga akan bermanfaat bagi guru, khususnya dalam meningkatkan kompetensi keilmuannya. Selama ini rendahnya kompetensi pedagogi dan keilmuan guru banyak dijadikan penyebab rendahnya kualitas pembelajaran di kelas. Pada uji kompetensi awal (UKA) dan uji kompetensi guru (UKG) tahun 2012 misalnya, pencapaian kompetensi guru yang mencakup kompetensi pedagogi dan keilmuan hanya berkisar 42 – 45, atau masih di bawah rerata nasional 50. Capaian guru tingkat sekolah dasar bahkan lebih rendah di bawah 40.

Pelaksanaan sertifikasi belum secara signifikan meningkatkan kompetensi profesional guru, khususnya kompetensi keilmuan. Mendikbud, Anies Baswesdan dalam paparan UN 2015, juga menjelaskan bahwa untuk meningkatkan satu poin kompetensi siswa dalam bahasa Indonesia, maka diperlukan peningkatan kompetensi guru sebesar 3,2 poin. Artinya, bila melihat ilustrasi Anies, tugas pemerintah meningkatkan kompetensi guru tiga kali lebih besar tantangannya bila dibandingkan dengan meningkatkan kompetensi siswa.

Karenanya, publikasi kunci jawaban UN serta penjelasan di dalamnya dapat menjadi media bagi pemerintah untuk menyegarkan kembali komptetensi kelimuan guru. Sehingga guru juga dapat turut belajar dan pada akhirnya dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas belajar siswa di sekolahnya masing-masing.

 

Note:

Artikel ini diterbitkan pada kolom Opini, Harian Waspada Medan 30 Maret 2015, Link berita: http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42108%3Amenyoal-transparansi-penilaian-un&catid=59%3Aopini&Itemid=215

Perlukah Ujian Nasional Online?

Perlukah Ujian Nasional Online?

klik disini untuk Download Pdf 

Oleh: Herri Mulyono

 

Jangankan berbicara tentang fasilitas TIK yang modern, banyak sekolah di tanah air masih berjuang untuk mendapatkan akses listrik sekedar untuk penerangan

Tidak lama lagi perhelatan besar bernama Ujian Nasional (UN) akan segera dilakukan serentak di sekolah seluruh tanah air. Walaupun tidak lagi menjadi penentu kelulusan, kredibilitas pemerintah khususnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dipertaruhkan. Khususnya dalam penyelenggaraan UN yang bebas dari kecurangan. Salah satu alternatif yang digadang-gadang pemerintah adalah melalui penyelenggaraan UN secara online, atau ujian berbasis komputer.

Penjajakan pemerintah terhadap kemungkinan pelaksanaan UN secara online gencar dilakukan melalui proyek piloting di beberapa sekolah di kota besar seperti Jakarta, Bandung dan kota lainnya. Bagi sekolah, piloting UN online merupakan bentuk prestise serta “unjuk gigi” tentang kualitas sarana dan prasarana TIK (teknologi informasi komunikasi) yang ada. Wajar saja demi prestise tersebut sekolah yang ditunjuk mulai melakukan pembenahan terhadap kualitas infrastruktur yang ada, serta melatih calon operator dan tenaga administrasi ujian online. Tentunya agar tidak ada masalah dalam pelaksanaan ujian online.

Efektivitas

Pemanfaatan komputer sebagai alat tes memberikan banyak keuntungan, terutama dalam kemudahan administrasi, efektivitas penilaian, dan yang pasti terkait efektivitas biaya.  Selain dapat memberikan motivasi kepada siswa, UN online juga dilihat dapat mencegah kebocoran dan menghindari beragamkecurangan dalam pelaksanaannya. Sehingga melalui UN online dapat diperoleh hasil ujian yang dapat dipercaya.

Namun, pemanfaatan komputer sebagai media ujian di sekolah tidak melulu lebih baik dibandingkan dengan ujian konvensional menggunakan kertas. Selain radiasi komputer yang berdampak pada kelelahan mata dalam membaca soal, ujian berbasis komputer ternyata memiliki kompleksitas tinggi yang tidak hanya bergantung kepada infrastruktur. Bila tidak ditangani dengan baik, penggunaan komputer tidak lebih efektif atau bahkan dapat berdampak negatif dibandingkan dengan cara yang konvensional, baik dalam proses pelaksanaannya maupun terkait dengan hasil ujian.

Dalam kualitas hasil ujian misalnya,hasil penelitian Jeong (2014) memperlihatkan bahwa nilai ujian siswa Korea yang menggunakan cara konvensional dengan kertas ternyata lebih baik dibandingkan dengan siswa yang menggunakan komputer. Padahal, dibandingkan dengan siswa di tanah air, siswa Korea memiliki tingkat kedekatan dan literasi teknologi yang jauh lebih tinggi seperti pada komputer, internet, dan perangkat TIK lainnya.

Belajar dari kasus di Korea ini, pemerintah harus melihat bahwa pada hakekatnya ujian berbasis komputer tidak hanya berbicara tentang instruksi, soal, dan bagaimana cara siswa menjawab melalui perangkat komputer. Tetapi juga bagaimana interaksi antara siswa pengguna dan komputer dapat dijaga melalui desain komputer yang interaktif serta ramah/mudah. Selain itu, guru juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang sistem dan prosedur ujian berbasis komputer. Sikap dan perhatian guru terhadap urgensi pembelajaran berbasis teknologi menjadi faktor penentu terhadap pilihan, aplikasi serta keberhasilan ujian berbasis komputer.

Dalam hal proses pembelajaran, penggunaan komputer sebagai alat ujian tidak bisa muncul begitu saja pada tahap evaluasi. Tetapi, terintegrasi pada sistem pembelajaran digital yang telah dilakukan di ruang kelas. Artinya, guru dan siswa harus sudah menggunakan perangkat teknologi dalam proses pembelajaran. Jika dalam proses pembelajaran perangkat TIK seperti komputer belum digunakan untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar, maka akan sangat sulit untuk memprediksi keberhasilan dari penggunaan TIK sebagai alat ujian seperti UN online.

Infrastruktur

Sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat ketimpangan teknologi di sekolah-sekolah di tanah air. Fasilitas TIK di kota-kota besar cukup memadai seperti ketersediaan komputer, laptop, LCD projector, ruang atau laboratorium multimedia sampai papan tulis elektronik. Namun, kesiapan dan kondisi perangkat TIK yang ada di sekolah di daerah terpencil akan menjadi tantangan berat bila pemerintah tetap bersikeras menjalankan UN secara online.

Bukan hanya keterbatasan jumlah komputer tetap yang lebih memprihatinkan adalahpasokan listrik yang sering bermasalah atau bahkan tidak ada sama sekali. Jangankan berbicara tentang fasilitas TIK yang modern, banyak sekolah di tanah air masih berjuang untuk mendapatkan akses listrik sekedar untuk penerangan. Kondisi inimemunculkan rasa skeptis terhadap pelaksanaan ujian nasional secara online.

Pemanfaatan TIK untuk ujian online sebenarnya bukan hal yang baru di dunia pendidikan tanah air. Ujian online dalam dunia pendidikan tanah air telah digunakan secara massive dalam ujian kompetensi guru (UKG) beberapa waktu lalu. Sayangnya, UKG yang menghabiskan dana miliaran rupiah tersebut penuh masalah dan tidak jauh lebih baik dari ujian konvensional. Misalnya, layout soal ujian yang tidak ada gambarnya karena permasalahan dalam sistem komputer. Juga jaringan komputer yang sering bermasalah ketika koneksi internet.

Akibatnya, UKG online yang direncanakan serentak harus dilaksanakan berdasarkan kesiapan dari masing-masing dinas pendidikan daerah. Beragam permasalahan inilah yang kemudian berdampak pada kondisi psikologis peserta ujian seperti berkurangnya motivasi, keraguan dalam pelaksanaan ujian, serta sampai pada tingkat depresi.

Bila pemerintah serius untuk melaksanakan ujian nasional secara online, maka pemerintah perlu menjamin ketersediaan infrastruktur yang mendukung. Bila pembelajaran di sekolah belum terintegrasi TIK dan infrastruktur yang ada tidak berfungsi dengan baik, maka ujian nasional secara online tidak akan mampu merefleksikan hasil belajar siswa yang sebenarnya. Dan pertanyaannya kemudian, masih perlukan ujian nasional secara online?

 

Note: Artikel ini diterbitkan pada kolom Opini Harian Waspada Medan 4 Maret 2015

Link:  http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=41592:perlukah-ujian-nasional-online&catid=59:opini&Itemid=215

Tablet dan pembelajaran digital di sekolah

Tablet dan pembelajaran digital di sekolah[1]

 <<Klik disini untuk download full article PDF>>

 

Oleh: Herri Mulyono

Era pembelajaran digital akan segera dimulai. Tidak lama lagi guru dan siswa di sekolah tanah air akan menggunakan buku-buku elektronik yang disajikan dalam sebuah perangkat keras bernama tablet. Dalam statistik, Indonesia merupakan Negara nomor 5 pengguna telepon pintar terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 83 juta jiwa. Jumlah ini menurut techinasia diperkirakan 14% dari total penduduk di Indonesia. Tingginya pengguna telepon pintar dengan aplikasi yang mirip dengan tablet merupakan salah satu indikasi masyarakat melek teknologi digital dan merupakan potensi besar bagi guru dan siswa di tanah air dalam mengusung pembelajaran digital di sekolah.

Seperti ditegaskan oleh Mendikbud Anies Bawesdan bahwa pemerintah bertekad mengganti buku-buku pembelajaran dengan format digital yang lebih efektif secara distribusi maupun biaya. Namun sayang bila dengan kemampuan tablet sebagai perangkat TIK (teknologi informasi dan komunikasi) yang canggih hanya digunakan hanya untuk memfasilitasi siswa membaca buku elektronik. Terlebih pemerintah sudah mendapat dukungan PT TELKOM sebagai penyedia layanan internet. Hasil penelitian oleh UNICEF tahun lalu menyatakan bahwa 30 juta pengguna internet adalah anak dan remaja Indonesia. Dengan dukungan PT TELKOM akses internet melalui tablet dapat digunakan untuk menunjang aktivitas pembelajaran di kelas.

Dalam banyak literature disebutkan bahwa integrasi teknologi dalam kegiatan belajar mengajar berdampak positif tidak hanya pada hasil belajar siswa, tetapi juga pada motivasi dan tingkat kepercayaan diri siswa dalam proses pembelajaran. TIK dalam pembelajaran juga mencakup penggunaan tablet sebagai media dan sumber pembelajaran. Perangkat tablet memungkinkan format buku elektronik dengan dukungan image, audio dan video sehingga materi pembelajaran menjadi menarik serta dapat dengan mudah dipahami oleh siswa.

Setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan tablet dalam mendukung pembelajaran digital di sekolah. Pertama, belajar dari pengalaman. Sebenarnya, penggunaan tablet untuk membaca buku elektronik bukanlah hal yang baru di dunia pendidikan tanah air. Tahun 2008 Departemen pendidikan nasional (sekarang Kemdikbud) mengeluarkan buku sekolah elektronik (BSE). Untuk mendukung program buku elektronik tersebut, pemerintah memberikan sarana pendukungnya yaitu e-book reader (perangkat keras untuk membaca buku elektronik) ke sekolah. Sayangnya, kualitas e-book reader yang dibagikan oleh pemerintah berkualitas rendah sehingga untuk membaca konten buku elektronik diperlukan waktu loading yang cukup lama. Sehingga dibandingkan dengan buku konvensional sangat tidak efektif. Jumlah perangkat e-book reader yang diterima oleh sekolah juga masih sangat terbatas dan sehingga tidak mencukupi kebutuhan siswa. Pada akhirnya sekolah harus mencetak buku elektronik tersebut dalam format kertas dengan dukungan dana dari pemerintah. Masalah lainnya adalah terkait dengan penggunaan dan perawatan. Kemampuan guru dan siswa dalam menggunakan perangkat TIK di sekolah tidak sebanding dengan kemampuan merawat perangkat teknologi tersebut. Bahkan banyak sekolah yang tidak memiliki pegawai dengan kemampuan khusus merawat dan memperbaiki perangkat TIK. Akibatnya, banyak perangkat TIK di sekolah yang rusak karena minim perawatan. Bila pemerintah serius dengan tekad pembelajaran digital maka perangkat TIK yang dibagikan ke sekolah harus benar-benar dengan kualitas yang baik, serta mendukung sekolah dengan dana dan bimbingan perawatan perangkat TIK.

Kedua, pendidikan literasi digital. Membawa tablet kedalam proses pembelajaran tentunya harus diiringi dengan pendidikan literasi digital supaya teknologi canggih tersebut dapat digunakan dengan effective khususnya dalam meningkatkan hasil pembelajaran di sekolah. Menurut Rubble dan Bailey (2007), literasi digital diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dan tahu kapan dan bagaimana menggunakannya. Di sekolah, pendidikan literasi digital harus mencakup dua hal yaitu pendidikan literasi informasi dan literasi media informasi. Bila siswa tidak dibekali dengan pengetahuan tentang informasi dan media ini maka budaya aktivitas digital yang bijak tidak akan terbentuk dan pada akhirnya berdampak negatif terhadap penggunaan perangkat TIK dikelas pembelajaran. Di negara-negara maju, pendidikan literasi terintegrasi dengan kurikulum sekolah sebagai penyeimbang penggunaan teknologi pembelajaran di kelas. Contoh saja Skotlandia, pendidikan tentang literasi digital dimulai dengan pengenalan beragam bentuk informasi dan bagaimana menyaring informasi tersebut. Di sekolah-sekolah Skotlandia siswa juga diajarkan bagaimana menggunakan internet secara bijak, bagaimana mengevaluasi informasi yang disajikan, serta dibimbing bagaimana menyeimbangkan aktivitas di dunia maya dan di kehidupan nyata sehari-hari.

Ketiga, kesiapan guru. Penggunaan perangkat teknologi canggih di kelas pembelajaran tentunya harus dengan kesiapan guru yang baik. Guru yang siap dengan sikap terbuka menggunakan TIK akan berpengaruh positif terhadap aktivitas pembelajaran. Kesiapan guru bukan hanya ditunjukkan oleh seberapa mampu guru menggunakan TIK tetapi juga tingkat pengetahuan guru tentang teknologi, pedagogi dan materi pembelajaran. Dalam banyak literature pengetahuan guru tentang tiga aspek teknologi, pedagogi dan materi pelajaran merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembelajaran berbasis TIK sehingga pembelajaran tersebut dapat bermakna. Dengan pengetahuan ini guru tahu jenis teknologi yang tepat untuk memfasilitasi sebuah topic pembelajaran serta capaian yang akan diperoleh melalui dukungan teknologi tersebut. Selain itu, guru juga mampu dalam melakukan control penggunaan TIK oleh siswa selama proses pembelajaran sehingga kegiatan yang tidak terkait dengan aktivitas belajar siswa dapat dihindari. Untuk mendukung kesiapan guru ini pemerintah harus memberikan membimbing kepada guru dalam menggunakan perangkat TIK selama pembelajaran melalui program pelatihan yang berkesinambungan dan tepat sasaran. Bila guru telah memilik kemampuan dan pengetahuan TIK yang memadai, maka guru dapat memainkan perannya dalam mensukseskan program pemerintah tentang pembelajaran digital di sekolah.

 

[1] Artikel opini, sumber: Banjarmasin Post, Kamis 26 Februari 2015, tersedia pada http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/01/13/tablet-dan-pembelajaran-digital-di-sekolah

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 61 other followers