UN dan tantangan pendidikan tanah air

(klik disini untuk download pdf)

Oleh: Herri Mulyono*

 

herri-mulyonoPelaksanaan Ujian nasional (UN) dengan wajah barunya telah dimulai serentak tanggal 13 April 2015. Dengan wajah baru ini UN tidak lagi menjadi alat penentu kelulusan siswa tetapi menjadi instrumen pemetaan bagi pemerintah. Seperti dikatakan Mendikbud, Anies Bawesdan, bahwa ujian nasional akan digunakan memetakan potensi peserta didik, guru, sekolah dan pendukung pendidikan lainnya. Melalui UN pemerintah dapat mengukur pencapaian siswa pada level sekolah, daerah ataupun pada tingkat nasional.

Bila merujuk kepada Undang-undang Sisdiknas tujuan evaluasi pada hakikatnya adalah sebagai penjaminan mutu pendidikan secara nasional dan bentuk akuntabilitas kepada stakeholder pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan dapat diinterpretasikan dalam dua hal, yaitu diagnostic dan pengukur keberhasilan pembelajaran. Diagnostik artinya mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam proses pendidikan sehingga dapat dicari jalan keluarnya. Sedangkan, pengukur keberhasilan dapat diartikan melihat potensi-potensi yang ada pada satuan pendidikan untuk dikembangkan.

Perubahan arah kebijakan UN sebagai instrumen evaluasi pembelajaran pada satu sisi merupakan wujud pemberdayaan peran guru dan sekolah oleh pemerintah pusat melalui pelimpahan wewenang sebagai decision maker atau pengambil keputusan. Selain itu perubahan arah kebijakan UN ini secara pasti mengurangi beban psikis siswa, guru, sekolah ataupun pihak terkait di dinas pendidikan. Mengapa? Karena guru dan sekolah menjadi pihak yang paling berperan dalam menentukan kelulusan siswa, bukan lagi pemerintah pusat. Dengan kata lain, kelulusan sangat bergantung pada keberhasilan siswa pada ujian sekolah.

Namun pada sisi lain perubahan arah kebijakan ini justru menjadi tantangan atau bahkan sebuah ujian bagi dunia pendidikan khususnya guru serta pihak sekolah.

Pertama, ujian kejujuran dan integritas. Seperti diharapkan oleh Anies, bahwa UN harus dilaksanakan dengan jujur serta integritas yang kuat. Pengalaman terdahulu memperlihatkan bahwa UN merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis kejujuran di level sekolah. Indikasinya adalah banyaknya ditemukan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan UN. Hal ini antara lain disebabkan kebijakan UN sebagai penentu kelulusan.

Dalam literature dijelaskan bahwa rasa takut dan stress adalah hal yang alamiah dalam proses evaluasi atau penilaian, khususnya bagi pihak yang akan dievaluasi. Terlebih bila evaluasi memiliki sifat menghukum (punishment), rasa takut dan stress dapat meningkat mendekati hari H. Hal inilah yang kemudian menimbulkan depresi serta memicu terjadinya beragam bentuk kecurangan yang dilakukan bukan hanya oleh siswa tetapi beberapa oknum untuk menjaga reputasi sekolahnya masing-masing. Meminimalkan dampak dari hasil evaluasi dapat dijadikan sebuah alternative dalam mengurangi rasa takut dan stress tersebut.  Namun ketika ujian nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan, apakah nantinya bisa dijamin tidak terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan UN 2015?

Perubahan arah kebijakan UN secara tidak langsung merupakan ujian terhadap pendidikan karakter yang telah berlangsung di sekolah seperti nilai-nilai kejujuran dan integritas. Hilangnya peran UN dalam menentukan kelulusan bukan menjadi alasan bagi siswa dan guru untuk tidak serius dalam mempersiapkan diri menghadapi UN. Bukan hanya ujian bagi siswa dan guru, tetapi juga pihak terkait lainnya. Seperti diketahui, selain menjadi alat pemetaan hasil UN juga menjadi rekomendasi siswa untuk melanjutkan pada jenjang berikutnya. Oleh karenanya siswa harus berkomitmen untuk memberikan usaha terbaiknya pada UN.

Kedua, uji objektivitas. Penyerahan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk menentukan kelulusan merupakan tantangan untuk berlaku objektif. Kedekatan pihak penyelenggara pendidikan di sekolah seperti guru dan kepala sekolah dengan siswa sangat berpotensi memberikan ruang manipulasi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kelulusan siswa. Terlebih bila menyentuh citra atau nama baik sekolah maka peluang untuk melakukan kecurangan dalam konteks lokal sangat berpotensi terjadi. Oleh karena itu, perubahan arah kebijakan UN pada hakikatnya adalah sebuah ujian bagi guru dan pihak sekolah untuk dapat bersikap objektif terhadap proses pembelajaran yang sebenarnya terjadi di kelas, tanpa adanya kecurangan ataupun sikap pilih kasih diantara siswa.

Ketiga, uji transparansi. Perubahan arah kebijakan UN merupakan tantangan terhadap transparansi aktivitas siswa di sekolah. Transparansi bukan hanya dalam hal pembiayaan tetapi proses pembelajaran serta aktivitas lain yang terkait kemajuan belajar siswa. Artinya aktivitas pembelajaran di sekolah seperti proses penilaian harus dapat diakses oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan, bukan sekedar laporan hasil akhirnya saja.

Transparansi dalam memberikan informasi tentang kemajuan belajar siswa dapat dilakukan dengan menggunakan pelaporan daring (e-report) yang bersifat real-time serta up-to-date serta dapat diakses oleh setiap stakeholder pendidikan tiap bulan, semester ataupun periode tertentu. Dengan cara ini maka pihak-pihak yang terkait mendapatkan informasi yang valid dan objektif tentang hasil belajar siswa di sekolah.

Pengawasan oleh pemerintah serta masyarakat pendidikan melalui sistem penilaian real-time di level sekolah dapat mencegah penggelembungan nilai atau bentuk kecurangan-kecurangan lain terkait hasil belajar siswa seperti pada masa lalu. Melalui cara ini kualitas pendidikan di sekolah dapat dimonitor sehingga objektivitas penilaian serta mutu pendidikan dapat dipertanggung jawabkan.

Keberhasilan guru dan pihak sekolah dalam menjawab beberapa tantangan diatas akan berdampak positif terhadap citra atau nama baik sekolah sebagai institusi penyelenggara pendidikan. Selain menjadi alat pemerintah untuk pemetaan, UN merupakan cerminan keberhasilan pendidikan karakter di level sekolah, daerah ataupun nasional.

*Dosen FKIP UHAMKA Jakarta

 

Untuk mengutip (to cite):

Mulyono, H. (2014, 15 April). UN dan tantangan pendidikan tanah air. Harian Waspada. Opini. Tersedia pada link: http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42448:un-dan-tantangan-pendidikan-tanah-air&catid=59:opini&Itemid=215

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s