UN dan tantangan pendidikan tanah air

(klik disini untuk download pdf)

Oleh: Herri Mulyono*

 

herri-mulyonoPelaksanaan Ujian nasional (UN) dengan wajah barunya telah dimulai serentak tanggal 13 April 2015. Dengan wajah baru ini UN tidak lagi menjadi alat penentu kelulusan siswa tetapi menjadi instrumen pemetaan bagi pemerintah. Seperti dikatakan Mendikbud, Anies Bawesdan, bahwa ujian nasional akan digunakan memetakan potensi peserta didik, guru, sekolah dan pendukung pendidikan lainnya. Melalui UN pemerintah dapat mengukur pencapaian siswa pada level sekolah, daerah ataupun pada tingkat nasional.

Bila merujuk kepada Undang-undang Sisdiknas tujuan evaluasi pada hakikatnya adalah sebagai penjaminan mutu pendidikan secara nasional dan bentuk akuntabilitas kepada stakeholder pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan dapat diinterpretasikan dalam dua hal, yaitu diagnostic dan pengukur keberhasilan pembelajaran. Diagnostik artinya mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam proses pendidikan sehingga dapat dicari jalan keluarnya. Sedangkan, pengukur keberhasilan dapat diartikan melihat potensi-potensi yang ada pada satuan pendidikan untuk dikembangkan.

Perubahan arah kebijakan UN sebagai instrumen evaluasi pembelajaran pada satu sisi merupakan wujud pemberdayaan peran guru dan sekolah oleh pemerintah pusat melalui pelimpahan wewenang sebagai decision maker atau pengambil keputusan. Selain itu perubahan arah kebijakan UN ini secara pasti mengurangi beban psikis siswa, guru, sekolah ataupun pihak terkait di dinas pendidikan. Mengapa? Karena guru dan sekolah menjadi pihak yang paling berperan dalam menentukan kelulusan siswa, bukan lagi pemerintah pusat. Dengan kata lain, kelulusan sangat bergantung pada keberhasilan siswa pada ujian sekolah.

Namun pada sisi lain perubahan arah kebijakan ini justru menjadi tantangan atau bahkan sebuah ujian bagi dunia pendidikan khususnya guru serta pihak sekolah.

Pertama, ujian kejujuran dan integritas. Seperti diharapkan oleh Anies, bahwa UN harus dilaksanakan dengan jujur serta integritas yang kuat. Pengalaman terdahulu memperlihatkan bahwa UN merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis kejujuran di level sekolah. Indikasinya adalah banyaknya ditemukan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan UN. Hal ini antara lain disebabkan kebijakan UN sebagai penentu kelulusan.

Dalam literature dijelaskan bahwa rasa takut dan stress adalah hal yang alamiah dalam proses evaluasi atau penilaian, khususnya bagi pihak yang akan dievaluasi. Terlebih bila evaluasi memiliki sifat menghukum (punishment), rasa takut dan stress dapat meningkat mendekati hari H. Hal inilah yang kemudian menimbulkan depresi serta memicu terjadinya beragam bentuk kecurangan yang dilakukan bukan hanya oleh siswa tetapi beberapa oknum untuk menjaga reputasi sekolahnya masing-masing. Meminimalkan dampak dari hasil evaluasi dapat dijadikan sebuah alternative dalam mengurangi rasa takut dan stress tersebut.  Namun ketika ujian nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan, apakah nantinya bisa dijamin tidak terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan UN 2015?

Perubahan arah kebijakan UN secara tidak langsung merupakan ujian terhadap pendidikan karakter yang telah berlangsung di sekolah seperti nilai-nilai kejujuran dan integritas. Hilangnya peran UN dalam menentukan kelulusan bukan menjadi alasan bagi siswa dan guru untuk tidak serius dalam mempersiapkan diri menghadapi UN. Bukan hanya ujian bagi siswa dan guru, tetapi juga pihak terkait lainnya. Seperti diketahui, selain menjadi alat pemetaan hasil UN juga menjadi rekomendasi siswa untuk melanjutkan pada jenjang berikutnya. Oleh karenanya siswa harus berkomitmen untuk memberikan usaha terbaiknya pada UN.

Kedua, uji objektivitas. Penyerahan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk menentukan kelulusan merupakan tantangan untuk berlaku objektif. Kedekatan pihak penyelenggara pendidikan di sekolah seperti guru dan kepala sekolah dengan siswa sangat berpotensi memberikan ruang manipulasi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kelulusan siswa. Terlebih bila menyentuh citra atau nama baik sekolah maka peluang untuk melakukan kecurangan dalam konteks lokal sangat berpotensi terjadi. Oleh karena itu, perubahan arah kebijakan UN pada hakikatnya adalah sebuah ujian bagi guru dan pihak sekolah untuk dapat bersikap objektif terhadap proses pembelajaran yang sebenarnya terjadi di kelas, tanpa adanya kecurangan ataupun sikap pilih kasih diantara siswa.

Ketiga, uji transparansi. Perubahan arah kebijakan UN merupakan tantangan terhadap transparansi aktivitas siswa di sekolah. Transparansi bukan hanya dalam hal pembiayaan tetapi proses pembelajaran serta aktivitas lain yang terkait kemajuan belajar siswa. Artinya aktivitas pembelajaran di sekolah seperti proses penilaian harus dapat diakses oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan, bukan sekedar laporan hasil akhirnya saja.

Transparansi dalam memberikan informasi tentang kemajuan belajar siswa dapat dilakukan dengan menggunakan pelaporan daring (e-report) yang bersifat real-time serta up-to-date serta dapat diakses oleh setiap stakeholder pendidikan tiap bulan, semester ataupun periode tertentu. Dengan cara ini maka pihak-pihak yang terkait mendapatkan informasi yang valid dan objektif tentang hasil belajar siswa di sekolah.

Pengawasan oleh pemerintah serta masyarakat pendidikan melalui sistem penilaian real-time di level sekolah dapat mencegah penggelembungan nilai atau bentuk kecurangan-kecurangan lain terkait hasil belajar siswa seperti pada masa lalu. Melalui cara ini kualitas pendidikan di sekolah dapat dimonitor sehingga objektivitas penilaian serta mutu pendidikan dapat dipertanggung jawabkan.

Keberhasilan guru dan pihak sekolah dalam menjawab beberapa tantangan diatas akan berdampak positif terhadap citra atau nama baik sekolah sebagai institusi penyelenggara pendidikan. Selain menjadi alat pemerintah untuk pemetaan, UN merupakan cerminan keberhasilan pendidikan karakter di level sekolah, daerah ataupun nasional.

*Dosen FKIP UHAMKA Jakarta

 

Untuk mengutip (to cite):

Mulyono, H. (2014, 15 April). UN dan tantangan pendidikan tanah air. Harian Waspada. Opini. Tersedia pada link: http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42448:un-dan-tantangan-pendidikan-tanah-air&catid=59:opini&Itemid=215

Advertisements

Menyoal internet aman

(Klik disini untuk mendownload pdf)

Oleh: Herri Mulyono*

herri-mulyonoDua bulan lalu, tepatnya tanggal 10 Februari 2015 merupakan hari berselancar internet aman (Safer Internet Day). Sayangnya, hari berselancar internet aman ini sedikit asing bagi pengguna internet di tanah air dan sunyi dari pemberitaan. Namun sejurus kemudian, masyarakat dihebohkan dengan penutupan 22 situs yang dianggap radikal berdasarkan keputusan BNPT. 19 situs di antaranya adalah situs konten Islami. BNPT menilai bahwa situs-situ yang ditutup tersebut mengancam keamanan bernegara melalui ragam propaganda radikalisme yang terdapat pada konten didalamnya. Walaupun, empat definisi radikalisme yang menjadi alasan penutupan 19 situs tersebut masih lemah dan rentan perdebatan.

Bila dianalogikan, internet merupakan sebilah pedang dengan dua sisi yang salah satunya dapat sangat berbahaya. Beragam penipuan, penculikan, kejahatan serta bullying sangat marak di jejaring internet. Bahkan beragam propaganda sering disebarkan melalui media daring. Sebut saja ISIS. Kelompok radikal ini giat melakukan propaganda serta perekrutan melalui jejaring sosial, mulai dari Facebook, twitter ataupun distribusi video melalui Youtube. Di Inggris saja, tidak sedikit warganya ikut bergabung dalam perang bersama ISIS setelah terbujuk propaganda yang disajikan melalui media daring. Sehingga wajar bila Inggris dan negara-negara Eropa lainnya, mulai ketat mengawasi kegiatan berselancar warganya dengan ketat. Bahkan, Inggris telah mewacanakan pembentukan pasukan khusus yang menangani “perang” di jejaring sosial.

Di tanah air, keresahan dari dampak negatif internet sebenarnya sudah dirasakan oleh masyarakat. Interaksi internet sudah dianggap tidak aman lagi. Beragam propaganda radikalisme melalui perangkat SARA (suku, agama dan ras) dan ideologi, aneka kejahatan via transaksi daring, pornografi dan lainnya sangat mudah diakses melalui jaringan internet. Banyak negara sudah melakukan filtrasi terhadap websites serta jaring sosial lainnya. Cina misalnya, menerapkan aturan yang sangat ketat tentang jejaring sosial dan hanya menggunakan aplikasi yang dibangun oleh masyarakatnya sendiri.

Sayangnya, respon pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih tergolong rendah dan dalam banyak hal kurang berkoordinasi dengan badan intelijen dan keamanan negara. Walaupun tercatat sebagai “Pemrakarsa sosialisasi internet dengan peserta terbanyak” 2012 di Indonesia, usaha Kemenkominfo untuk menjadikan internet aman bagi seluruh masyarakat di tanah air masih dipertanyakan.

Lihat saja beragam game daring yang banyak mengadung unsur kekerasan masih bisa diakses oleh anak usia sekolah. Padahal, sebagian negara sudah mengeluarkan peraturan pidana bagi orang tua yang mengijinkan anaknya bermain game daring yang tidak layak bagi seusianya.

Penutupan 19 situs konten Islam juga bukti kurangnya komunikasi dan koordinasi antara lembaga negara. Sungguh aneh bila kemudian Kemenkominfo memberikan klarifikasi dan akan mengevaluasi kembali alasan penutupan 19 situs tersebut.

Transparansi dan berkeadilan

Hukum memang harus ditegakkan, tapi melalui prinsip berkeadilan dimana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Artinya, bila memang ada situs konten Islami yang mengarah kepada radikalisme tetap harus ditindak. Namun, hukum yang ditegakkan ini harus transparan dan jelas prosedur penanganannya. Dalam kasus penutupan 19 situs konten Islami tersebut, hukum yang ditegakkan cenderung bertendensi kepada pemuasan kelompok-kelompok tertentu yang pada satu kondisi sangat berpotensi menimbulkan perpecahan.

Sangat jelas bahwa dalam beberapa bulan terakhir seringkali umat Islam dijadikan agenda test the water untuk melihat sejauh mana reaksi umat Islam terhadap sebuah isu tertentu. Ditambah lagi dengan gencarnya penanganan isu ISIS di tanah air, seakan umat Islam dipojokkan dan tidak diperlakukan secara adil sebagai warga negara. Disrupsi keharmonisan kehidupan beragama akan sangat rentan terjadi dan dapat menimbulkan perpecahan bila tidak segara ditangani dengan proporsional.

Kemenkominfo patut diacungkan jempol karena mampu menutup 19 situs konten Islam tersebut walau cenderung bersikap reaktif dan gegabah tanpa melakukan penelusuran terlebih dahulu. Padahal, banyak situs yang memprograndakan radikalisme ideologi yang mengancam keamanan negara masih bertebaran dan lepas dari pengawasan badan keamanan negara.

Kampanye melek informasi

Situs daring sangat berkaitan dengan konten atau berita yang disajikan. Untuk melakukan penyaringan konten pemerintah tidak dapat melakukannya secara sendiri melainkan bekerja sama dengan masyarakat. Salah satunya dengan kampanye melek informasi.

Walaupun masyarakat di tanah air tergolong pengguna internet kedelapan terbesar di dunia, namun jumlah total 82 juta pengguna ini tidak sebanding dengan jumlah pengguna yang melek informasi.

Melek informasi dapat diartikan sebagai sebuah kondisi dimana seseorang dapat mengenali, memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi sesuai dengan kebutuhannya. Tujuannya adalah menggunakan informasi tersebut untuk memecahkan masalah (problem solving) dalam kehidupannya sehari-hari.

Kampanye melek informasi dapat dimulai dengan menggandeng masyarakat pendidikan melalui sosialisasi tentang beragam jenis media yang ada di internet serta memahami karakteristiknya masing-masing.  Dengan pengenalan dan pemahaman tentang media, siswa, guru dan masyarakat sekitar akan dengan mudah melakukan self-evaluation terhadap websites atau media daring lainnya dalam aktivitas daring. Lebih jauh lagi, masyarakat dapat diajak untuk bersikap kritis berinformasi.

Sikap kritis berinformasi dapat ditunjukkan dengan tidak mudah berbagi informasi yang beredar di Internet kecuali dengan melakukan cross check terlebih dahulu serta menimbang untung rugi atau manfaat dari berbagi informasi tersebut. Sehingga, informasi hoax tidak akan tersebar di tengah masyarakat dan dapat hilang dengan sendirinya. Pada akhirnya akan tercipta suasana aktivitas daring yang aman, nyaman dan menyenangkan. Semoga.

*) Penggiat Lingkar Studi Cendikia (LSC) Inggris, mahasiswa program doktor di The University of York, UK

Untuk mengutip (to cite):

Mulyono, H. (2015, 6 April). Menyoal internet aman. Koran Madura. Opini. Tersedia pada link: Link artikel: http://www.koranmadura.com/2015/04/06/31727/

Krisis Budaya Pendidikan

(Klik disini untuk mendownlad pdf)

Oleh: Herri Mulyono

herri-mulyono

Diskursus model pendidikan Finlandia menjadi diskusi panjang di beragam seminar, workshop dan pelatihan-pelatihan bertema pendidikan di tanah air setelah sekolah-sekolah dinegeri tersebut dianggap paling berhasil dalam sistem, proses dan luaran pendidikan. Penandatanganan nota kerja sama antara pemerintah RI dengan pemerintah Finlandia melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdibud) serta Kementrian Ristek dan Dikti memberikan indikasi tentang arah kebijakan terkait pendidikan nasional. Misalnya, terkait pendidikan dasar dan menengah, Mendikbud Anies Bawesdan menanda tangani kerja sama terkait pendidikan vokasi, PAUD, pengembangan kualitas guru, pendidikan lingkungan hidup, alat peraga pendidikan dan permainan edukatif.

Sayangnya, fokus diskusi hanya mengarah kepada sekolah-sekolah Finlandia yang menduduki peringkat pertama dalam hal pencapaian hasil belajar. Sekolah-sekolah Korea Selatan, Hongkong, Jepang dan Singapura yang menduduki peringkat 2, 3, 4, dan 5 kurang mendapat perhatian serius. Padahal sekolah-sekolah di negara-negara tersebut memiliki karakteristik yang hampir sama dengan sekolah di Indonesia seperti jumlah jam pelajaran, jumlah siswa dalam ruang kelas, teknik mengajar.

Bila membaca hasil laporan The Learning Curve Pearson tahun 2012 dan 2014 yang memuat ranking pencapaian sekolah di dunia berdasarkan hasil PISA dan TIMSS, maka sangat jelas bahwa Finlandia dan Korea Selatan memiliki budaya pendidikan yang sama, walaupun dua negara ini menganut sistem pendidikan yang sangat berbeda. Contohnya, Finlandia menganut sistem pendidikan yang cenderung rileks dan sangat fleksibel. Hal ini kontras dengan Korea Selatan yang memiliki karakteristik sistem pendidikan berbasis test dan sangat kompetitif.

Kesamaan budaya dari Finlandia dan Korea Selatan beberapa diantaranya adalah komitmen terhadap pendidikan, budaya menghormati dan menghargai guru, sistem seleksi tenaga pendidikan dan lainnya. Dengan kata lain, jenis sistem pendidikan apapun, baik sistem yang fleksibel ataupun kaku, bila ditopang dengan budaya pendidikan yang baik akan berdampak pada luaran yang baik pula.

Ditanah air, budaya pendidikan menjadi salah satu masalah yang mempengaruhi kinerja sistem pendidikan. Praktek jual beli ijazah ataupun ijazah palsu melalui sekolah atau universitas “bodong” merupakan salah satu indikator terjadinya krisis budaya pendidikan di tanah air. Penempatan gelar pendidikan sebelum atau sesudah nama seseorang memberikan prestise yang dapat meningkatkan status sosial dalam masyarakat. Sayangnya gelar-gelar ini menjadi tujuan utama yang kemudian menggiring penggunaan gelar-gelar akademik palsu ataupun yang tidak diakui oleh sistem pendidikan tanah air.

Selain itu sistem ataupun birokrasi seleksi tenaga kerja yang selalu menekankan pada masalah-masalah administratif dibandingkan kompetensi yang dimiliki pelamar menjadikan bisnis pembuatan ijazah semakin laris dan menuntun persepsi tentang aktivitas pendidikan sebagai kegiatan formalitas belaka. Aktivitas pendidikan dipandang sebagai kegiatan instan dan tanpa harus dengan kerja keras.

Sayangnya, meluasnya fenomena krisis budaya pendidikan ini selalu ditimpakan kepada sistem pendidikan yang tidak berjalan secara efektif. Dan seringkali instrumen-instrument dalam sistem pendidikan seringkali menjadi kambing hitam dan menjadi objek “pemandulan”. Setelah ujian nasional (UN), kini penulisan skripsi pada level pendidikan tinggi menjadi target pemandulan yang dianggap melatarbelakangi maraknya jual beli dan ijazah palsu. Padahal penulisan skripsi merupakan salah satu sarana pembelajaran berpikir kritis dan sistematis dalam memecahkan sebuah masalah. Selain juga, maka kuliah skripsi merupakan sarana kaderisasi awal peneliti muda yang sangat bermanfaat dalam inovasi teknologi dimasa depan.

Krisis budaya pendidikan merupakan hasil proses panjang sebagai akibat salah kebijakan serta aktivitas sosial yang tidak sehat. Krisis budaya pendidikan ini harus segera direspon dengan mengubah perspektif sistem pendidikan kepada perspektif masyarakat dan budaya. Artinya kinerja sistem pendidikan tidak hanya difokuskan kepada berjalannya roda-roda penggerak aktivitas pendidikan di sekolah dan dinas pendidikan terkait, tetapi juga kegiatan masyarakat serta budaya yang bekerja di sekitar sekolah sebagai katalis perubahan. Hal ini dikarenakan bahwa kecenderungan negara-negara Asia tenggara menempatkan kegiatan belajar sebagai bagian dari kewajiban moral dan sosial (MacKay, seperti dikutip pada Pearson, 2012).

Dengan kata lain, bila mengutip catatan Professor Stecher, sekolah harus menjadi agen pembentukan pola budaya yang membentuk norma-norma pada generasi mendatang. Artinya, disamping transfer pengetahuan, aktivitas pendidikan juga harus mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana transfer karakter dan budaya yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sistem pembuat kebijakan pun tentunya harus berubah pola dari pendekatan top-down menjadi bottom-up melalui pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat secara aktif menyampaikan informasi serta bekerja sama dalam mendesain dan mengembangkan sistem pendidikan.

Adopsi model pendidikan sekolah-sekolah Finlandia kedalam sistem pendidikan tanah air rasanya sulit akan memberikan luaran pendidikan yang optimal tanpa didukung oleh budaya pendidikan yang sehat. Bila budaya pendidikan tanah air tidak berubah ke arah yang lebih positif, akankah sistem pembelajaran tanpa pekerjaan rumah, dengan jam belajar yang sedikit, serta wacana penghapusan mata pelajaran matematika seperti pada sekolah-sekolah Finlandia, bila diterapkan, akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan tanah air? – Wallahu ‘alam

Untuk mengutip (to cite):

Mulyono, H. (2015, 24 June). Krisis budaya pendidikan. Koran Madura. Opini. Tersedia pada link: http://www.koranmadura.com/2015/06/24/krisis-budaya-pendidikan/