UN dan tantangan pendidikan tanah air

(klik disini untuk download pdf)

Oleh: Herri Mulyono*

 

herri-mulyonoPelaksanaan Ujian nasional (UN) dengan wajah barunya telah dimulai serentak tanggal 13 April 2015. Dengan wajah baru ini UN tidak lagi menjadi alat penentu kelulusan siswa tetapi menjadi instrumen pemetaan bagi pemerintah. Seperti dikatakan Mendikbud, Anies Bawesdan, bahwa ujian nasional akan digunakan memetakan potensi peserta didik, guru, sekolah dan pendukung pendidikan lainnya. Melalui UN pemerintah dapat mengukur pencapaian siswa pada level sekolah, daerah ataupun pada tingkat nasional.

Bila merujuk kepada Undang-undang Sisdiknas tujuan evaluasi pada hakikatnya adalah sebagai penjaminan mutu pendidikan secara nasional dan bentuk akuntabilitas kepada stakeholder pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan dapat diinterpretasikan dalam dua hal, yaitu diagnostic dan pengukur keberhasilan pembelajaran. Diagnostik artinya mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam proses pendidikan sehingga dapat dicari jalan keluarnya. Sedangkan, pengukur keberhasilan dapat diartikan melihat potensi-potensi yang ada pada satuan pendidikan untuk dikembangkan.

Perubahan arah kebijakan UN sebagai instrumen evaluasi pembelajaran pada satu sisi merupakan wujud pemberdayaan peran guru dan sekolah oleh pemerintah pusat melalui pelimpahan wewenang sebagai decision maker atau pengambil keputusan. Selain itu perubahan arah kebijakan UN ini secara pasti mengurangi beban psikis siswa, guru, sekolah ataupun pihak terkait di dinas pendidikan. Mengapa? Karena guru dan sekolah menjadi pihak yang paling berperan dalam menentukan kelulusan siswa, bukan lagi pemerintah pusat. Dengan kata lain, kelulusan sangat bergantung pada keberhasilan siswa pada ujian sekolah.

Namun pada sisi lain perubahan arah kebijakan ini justru menjadi tantangan atau bahkan sebuah ujian bagi dunia pendidikan khususnya guru serta pihak sekolah.

Pertama, ujian kejujuran dan integritas. Seperti diharapkan oleh Anies, bahwa UN harus dilaksanakan dengan jujur serta integritas yang kuat. Pengalaman terdahulu memperlihatkan bahwa UN merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis kejujuran di level sekolah. Indikasinya adalah banyaknya ditemukan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan UN. Hal ini antara lain disebabkan kebijakan UN sebagai penentu kelulusan.

Dalam literature dijelaskan bahwa rasa takut dan stress adalah hal yang alamiah dalam proses evaluasi atau penilaian, khususnya bagi pihak yang akan dievaluasi. Terlebih bila evaluasi memiliki sifat menghukum (punishment), rasa takut dan stress dapat meningkat mendekati hari H. Hal inilah yang kemudian menimbulkan depresi serta memicu terjadinya beragam bentuk kecurangan yang dilakukan bukan hanya oleh siswa tetapi beberapa oknum untuk menjaga reputasi sekolahnya masing-masing. Meminimalkan dampak dari hasil evaluasi dapat dijadikan sebuah alternative dalam mengurangi rasa takut dan stress tersebut.  Namun ketika ujian nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan, apakah nantinya bisa dijamin tidak terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan UN 2015?

Perubahan arah kebijakan UN secara tidak langsung merupakan ujian terhadap pendidikan karakter yang telah berlangsung di sekolah seperti nilai-nilai kejujuran dan integritas. Hilangnya peran UN dalam menentukan kelulusan bukan menjadi alasan bagi siswa dan guru untuk tidak serius dalam mempersiapkan diri menghadapi UN. Bukan hanya ujian bagi siswa dan guru, tetapi juga pihak terkait lainnya. Seperti diketahui, selain menjadi alat pemetaan hasil UN juga menjadi rekomendasi siswa untuk melanjutkan pada jenjang berikutnya. Oleh karenanya siswa harus berkomitmen untuk memberikan usaha terbaiknya pada UN.

Kedua, uji objektivitas. Penyerahan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk menentukan kelulusan merupakan tantangan untuk berlaku objektif. Kedekatan pihak penyelenggara pendidikan di sekolah seperti guru dan kepala sekolah dengan siswa sangat berpotensi memberikan ruang manipulasi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kelulusan siswa. Terlebih bila menyentuh citra atau nama baik sekolah maka peluang untuk melakukan kecurangan dalam konteks lokal sangat berpotensi terjadi. Oleh karena itu, perubahan arah kebijakan UN pada hakikatnya adalah sebuah ujian bagi guru dan pihak sekolah untuk dapat bersikap objektif terhadap proses pembelajaran yang sebenarnya terjadi di kelas, tanpa adanya kecurangan ataupun sikap pilih kasih diantara siswa.

Ketiga, uji transparansi. Perubahan arah kebijakan UN merupakan tantangan terhadap transparansi aktivitas siswa di sekolah. Transparansi bukan hanya dalam hal pembiayaan tetapi proses pembelajaran serta aktivitas lain yang terkait kemajuan belajar siswa. Artinya aktivitas pembelajaran di sekolah seperti proses penilaian harus dapat diakses oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan, bukan sekedar laporan hasil akhirnya saja.

Transparansi dalam memberikan informasi tentang kemajuan belajar siswa dapat dilakukan dengan menggunakan pelaporan daring (e-report) yang bersifat real-time serta up-to-date serta dapat diakses oleh setiap stakeholder pendidikan tiap bulan, semester ataupun periode tertentu. Dengan cara ini maka pihak-pihak yang terkait mendapatkan informasi yang valid dan objektif tentang hasil belajar siswa di sekolah.

Pengawasan oleh pemerintah serta masyarakat pendidikan melalui sistem penilaian real-time di level sekolah dapat mencegah penggelembungan nilai atau bentuk kecurangan-kecurangan lain terkait hasil belajar siswa seperti pada masa lalu. Melalui cara ini kualitas pendidikan di sekolah dapat dimonitor sehingga objektivitas penilaian serta mutu pendidikan dapat dipertanggung jawabkan.

Keberhasilan guru dan pihak sekolah dalam menjawab beberapa tantangan diatas akan berdampak positif terhadap citra atau nama baik sekolah sebagai institusi penyelenggara pendidikan. Selain menjadi alat pemerintah untuk pemetaan, UN merupakan cerminan keberhasilan pendidikan karakter di level sekolah, daerah ataupun nasional.

*Dosen FKIP UHAMKA Jakarta

 

Untuk mengutip (to cite):

Mulyono, H. (2014, 15 April). UN dan tantangan pendidikan tanah air. Harian Waspada. Opini. Tersedia pada link: http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42448:un-dan-tantangan-pendidikan-tanah-air&catid=59:opini&Itemid=215

Advertisements

Krisis Budaya Pendidikan

(Klik disini untuk mendownlad pdf)

Oleh: Herri Mulyono

herri-mulyono

Diskursus model pendidikan Finlandia menjadi diskusi panjang di beragam seminar, workshop dan pelatihan-pelatihan bertema pendidikan di tanah air setelah sekolah-sekolah dinegeri tersebut dianggap paling berhasil dalam sistem, proses dan luaran pendidikan. Penandatanganan nota kerja sama antara pemerintah RI dengan pemerintah Finlandia melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdibud) serta Kementrian Ristek dan Dikti memberikan indikasi tentang arah kebijakan terkait pendidikan nasional. Misalnya, terkait pendidikan dasar dan menengah, Mendikbud Anies Bawesdan menanda tangani kerja sama terkait pendidikan vokasi, PAUD, pengembangan kualitas guru, pendidikan lingkungan hidup, alat peraga pendidikan dan permainan edukatif.

Sayangnya, fokus diskusi hanya mengarah kepada sekolah-sekolah Finlandia yang menduduki peringkat pertama dalam hal pencapaian hasil belajar. Sekolah-sekolah Korea Selatan, Hongkong, Jepang dan Singapura yang menduduki peringkat 2, 3, 4, dan 5 kurang mendapat perhatian serius. Padahal sekolah-sekolah di negara-negara tersebut memiliki karakteristik yang hampir sama dengan sekolah di Indonesia seperti jumlah jam pelajaran, jumlah siswa dalam ruang kelas, teknik mengajar.

Bila membaca hasil laporan The Learning Curve Pearson tahun 2012 dan 2014 yang memuat ranking pencapaian sekolah di dunia berdasarkan hasil PISA dan TIMSS, maka sangat jelas bahwa Finlandia dan Korea Selatan memiliki budaya pendidikan yang sama, walaupun dua negara ini menganut sistem pendidikan yang sangat berbeda. Contohnya, Finlandia menganut sistem pendidikan yang cenderung rileks dan sangat fleksibel. Hal ini kontras dengan Korea Selatan yang memiliki karakteristik sistem pendidikan berbasis test dan sangat kompetitif.

Kesamaan budaya dari Finlandia dan Korea Selatan beberapa diantaranya adalah komitmen terhadap pendidikan, budaya menghormati dan menghargai guru, sistem seleksi tenaga pendidikan dan lainnya. Dengan kata lain, jenis sistem pendidikan apapun, baik sistem yang fleksibel ataupun kaku, bila ditopang dengan budaya pendidikan yang baik akan berdampak pada luaran yang baik pula.

Ditanah air, budaya pendidikan menjadi salah satu masalah yang mempengaruhi kinerja sistem pendidikan. Praktek jual beli ijazah ataupun ijazah palsu melalui sekolah atau universitas “bodong” merupakan salah satu indikator terjadinya krisis budaya pendidikan di tanah air. Penempatan gelar pendidikan sebelum atau sesudah nama seseorang memberikan prestise yang dapat meningkatkan status sosial dalam masyarakat. Sayangnya gelar-gelar ini menjadi tujuan utama yang kemudian menggiring penggunaan gelar-gelar akademik palsu ataupun yang tidak diakui oleh sistem pendidikan tanah air.

Selain itu sistem ataupun birokrasi seleksi tenaga kerja yang selalu menekankan pada masalah-masalah administratif dibandingkan kompetensi yang dimiliki pelamar menjadikan bisnis pembuatan ijazah semakin laris dan menuntun persepsi tentang aktivitas pendidikan sebagai kegiatan formalitas belaka. Aktivitas pendidikan dipandang sebagai kegiatan instan dan tanpa harus dengan kerja keras.

Sayangnya, meluasnya fenomena krisis budaya pendidikan ini selalu ditimpakan kepada sistem pendidikan yang tidak berjalan secara efektif. Dan seringkali instrumen-instrument dalam sistem pendidikan seringkali menjadi kambing hitam dan menjadi objek “pemandulan”. Setelah ujian nasional (UN), kini penulisan skripsi pada level pendidikan tinggi menjadi target pemandulan yang dianggap melatarbelakangi maraknya jual beli dan ijazah palsu. Padahal penulisan skripsi merupakan salah satu sarana pembelajaran berpikir kritis dan sistematis dalam memecahkan sebuah masalah. Selain juga, maka kuliah skripsi merupakan sarana kaderisasi awal peneliti muda yang sangat bermanfaat dalam inovasi teknologi dimasa depan.

Krisis budaya pendidikan merupakan hasil proses panjang sebagai akibat salah kebijakan serta aktivitas sosial yang tidak sehat. Krisis budaya pendidikan ini harus segera direspon dengan mengubah perspektif sistem pendidikan kepada perspektif masyarakat dan budaya. Artinya kinerja sistem pendidikan tidak hanya difokuskan kepada berjalannya roda-roda penggerak aktivitas pendidikan di sekolah dan dinas pendidikan terkait, tetapi juga kegiatan masyarakat serta budaya yang bekerja di sekitar sekolah sebagai katalis perubahan. Hal ini dikarenakan bahwa kecenderungan negara-negara Asia tenggara menempatkan kegiatan belajar sebagai bagian dari kewajiban moral dan sosial (MacKay, seperti dikutip pada Pearson, 2012).

Dengan kata lain, bila mengutip catatan Professor Stecher, sekolah harus menjadi agen pembentukan pola budaya yang membentuk norma-norma pada generasi mendatang. Artinya, disamping transfer pengetahuan, aktivitas pendidikan juga harus mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana transfer karakter dan budaya yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sistem pembuat kebijakan pun tentunya harus berubah pola dari pendekatan top-down menjadi bottom-up melalui pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat secara aktif menyampaikan informasi serta bekerja sama dalam mendesain dan mengembangkan sistem pendidikan.

Adopsi model pendidikan sekolah-sekolah Finlandia kedalam sistem pendidikan tanah air rasanya sulit akan memberikan luaran pendidikan yang optimal tanpa didukung oleh budaya pendidikan yang sehat. Bila budaya pendidikan tanah air tidak berubah ke arah yang lebih positif, akankah sistem pembelajaran tanpa pekerjaan rumah, dengan jam belajar yang sedikit, serta wacana penghapusan mata pelajaran matematika seperti pada sekolah-sekolah Finlandia, bila diterapkan, akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan tanah air? – Wallahu ‘alam

Untuk mengutip (to cite):

Mulyono, H. (2015, 24 June). Krisis budaya pendidikan. Koran Madura. Opini. Tersedia pada link: http://www.koranmadura.com/2015/06/24/krisis-budaya-pendidikan/

Memberantas buta informasi

Memberantas buta informasi[1]

<<Klik disini untuk Download full PDF artikel ini>>

Oleh: Herri Mulyono

Data Kominfo tahun 2014 mencatat Indonesia sebagai pengguna internet peringkat kedelapan terbesar di dunia dengan total 82 juta pengguna. Khususnya pengguna media social, beberapa sumber menjelaskan bahwa 69 juta penduduk Indonesia memiliki akun Facebook aktif dengan lebih dari 30 juta jiwa pengguna Twitter. Tak ayal lagi, banyak media cetak maupun daring (online) ikut berpartisipasi dengan turut membuka akun di jejaring social raksasa tersebut. Tujuannya sangat jelas: meningkatkan jumlah pembaca. Dengan tujuan inilah website media daring mulai melengkapi fasilitas berbagi yang memungkinkan pembacanya terkoneksi dan berinteraksi langsung melalui akun Facebook atau Twitter. Fasilitas Like dan share pada Facebook atau Retweet pada twitter serta fasilitas jenis lainnya memberikan beragam kemudahan baik bagi pengelola media maupun masyarakat, dalam akses dan penyebaran informasi. Sehingga sangat memungkinkan bahwa sebuah informasi dapat tersebar ke pelosok tanah air hanya dalam hitungan menit saja.

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dalam satu sisi menguntungkan masyarakat khususnya dalam hal kemudahan akses informasi. Dalam hal penyaring informasi, jejaring social juga digunakan sebagai alat untuk menyaring informasi yang berkembang sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengenali trend informasi. Namun disisi lainnya, kemudahan tersebut tidak sebanding dengan filter kebenaran informasi atau berita yang dibaca dan dibagikan. Akibatnya, isu tentang kebenaran sebuah informasi atau berita yang dibagikan oleh Netizen (pengguna internet) menjadi kekhawatiran tersendiri. Seringkali kebenaran sebuah berita tidak lagi ditentukan dari fakta dilapangan, tetapi justru sangat bergantung pada seberapa banyak berita tersebut dibagi oleh sesama Netizen melalui jejaring sosial. Sebuah berita palsu (hoax) dapat diyakini kebenarannya bila terus dibagi secara daring. Terlebih lagi ulah sebagian Netizen yang memodifikasi judul berita serta penggunaan gambar yang cenderung provokatif. Akibatnya seringkali sebuah berita berakhir dengan polemic dimasyarakat. Seperti terjadi pada berita-berita politik dan pemerintahan. Hanya berbekal judul dan sekilas tentang deskripsi berita Netizen cenderung bersikap reaktif dengan segera berkomentar dan berbagi. Tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu.

Perilaku berbagi berita tanpa memperhatikan karakteristik media dan informasi mengindikasikan fenomena buta informasi dikalangan masyarkat kita. Dan fenomena ini harus segera diatasi. Bila tidak polemic akan selalu terjadi dan sangat berpotensi terjadinya disintegrasi dalam kehidupan social bermasyarakat dan berbangsa. Terlebih terkait informasi yang berkaitan dengan SARA.

Istilah buta informasi atau illeterasi informasi secara tradisional diartikan sebagai ketidakmampuan untuk mengakses informasi. Namun dalam masyarakat modern, buta informasi diartikan sebagai sebuah kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memilah, memahami dan mengevaluasi informasi yang ada. Dengan kata lain, seorang dengan buta informasi tidak memilki kemampuan untuk menggunakan berinformasi secara bijak sehingga sering memberikan informasi yang sepotong-sepotong yang pada akhirnya menimbulkan salah paham.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memberantas buta informasi di masyarakat. Pertama, memberi informasi tentang karakteristik media yang menyajikan informasi atau berita. Tujuannya adalah supaya masyarakat dapat menyaring media mana yang menurut mereka dapat dipercaya. Sehingga masyarakat tidak terjebak pada arus utama pemberitaan media (media mainstream). Beberapa hal mempengaruhi keterpercayaan media diantaranya kejelasan tim dan alamat redaksi (editorial) serta integritas media dalam memberikan informasi. Penggunaan tata Bahasa serta ejaan yang baik dan benar dalam pemberitaan juga dapat dijadikan penilaian terhadap kualitas sebuah media. Termasuk juga blog sebagai media berbagi informasi yang bersifat personal. Kejelasan tentang pemilik blog berperan penting dalam meyakinkan pembaca atas informasi yang diberikan selain juga isi posting yang tidak semata-mata copy-paste dari sebuah sumber berita daring lainnya.

Kedua, mengajarkan sikap dewasa berinformasi antara lain bersikap objektif dalam menilai sebuah pemberitaan tanpa emosi. Sikap dewasa berinformasi juga mencakup tata cara mengkritik yang santun. Sehingga penggunaan Bahasa yang mengandung unsur bullying dan menimbulkan ekses negative cenderung dapat dihindari.

Ketiga, pendidikan literasi informasi yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah ataupun di universitas. Pendidikan literasi informasi telah diberikan di sekolah-sekolah negara maju, khususnya dalam mempersiapkan generasi yang mampu menggunakan informasi secara tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam bermasyarakat. Di Skotlandia misalnya, pendidikan literasi informasi bertujuan untuk membantu siswa mengatasi masalah informasi yang berlebihan (overload), penggunaan internet yang tidak bijak, memahami dan mengevaluasi informasi, serta menjaga keseimbangan interaksi social di dunia maya dan kehidupan yang nyata. Di level universitas, pendidikan literasi informasi difokuskan pada kemampuan berpikir kritis (critical thinking).

Melalui pendidikan literasi informasi ini diharapkan dapat mengikis fenomena saling berbagi informasi atau pemberitaan yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Kedepannya, masyarakat khususnya Netizen dapat berlaku dewasa terhadap media dan informasi. Dengan memilih, memahami, dan mengevaluasi karakteristik media dan informasi secara baik, maka masyarakat kemudian dapat secara bijak menentukan sebuah keputusan untuk berbagi atau tidak. Dengan demikian, sebuah informasi palsu dan berpotensi memberi pengaruh negative akan dapat hilang dengan sendirinya.

[1] Artikel opini, Sumber: Harian Kabar Priangan, 9 Januari 2015, tersedia pada http://www.kabar-priangan.com/news/detail/16178